MASIH RELEVANKAH SUBSIDI PUPUK DIPERTAHANKAN

Berbagai kasus kelangkaan pupuk yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia yang sering diberitakan oleh media massa dan menjadi “santapan pagi” pembicaraan para pejabat terkait serta menjadi bahan analisis pro dan kontra para pengamat, tetap saja tidak membawa pengaruh dan perubahan yang berarti bagi masa depan pertanian Indonesia.

Kasus kelangkaan pupuk yang justru terjadi pada label “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” menunjukkan ketidakmampuan penataan sistem pemasaran dan distribusi yang dikelola oleh perusahaan BUMN, label “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” nampaknya sudah dijadikan ladang “Basah” bagi semua pihak terkait dan jaringan distribusi hampir di semua level, sedangkan sasaran subsidi pupuk yaitu para petani hanya dijadikan komoditas politik untuk kepentingan “pribadi” dan “kelompok” tertentu untuk memperkaya diri.

Dengan label “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” petani justru kesulitan untuk mendapatkan pupuk serta harga yang tidak sewajarnya, seperti pupuk Urea harganya bisa mencapai Rp 70.000.- per zak, sedangkan peraturan HET nya  tertulis Rp.52.500.-/zak dan pelanggaran atas peraturan HET juga terdengar sangat “menyeramkan”, penjualan diatas HET bisa dikenakan sangsi penjara paling lama 20 tahun dan atau denda milyaran rupiah, tetapi “hukum” hanya “tulisan diatas kertas”, sedangkan pelanggaran atas hukum semakin menjadi-jadi, seakan-akan label “bersubsidi” adalah “warisan” buat individu atau kelompok “mereka”.

Sebagai ilustrasi adalah adanya temuan faktur penjualan distributor PT PUSRI PPK Pasaman di Rao pada kisaran Rp.59.000.- – Rp. 65.000.- per zak, sementara sistematika distribusi pupuk yaitu, PT. PUSRI kepada distributor (Rp.48.500.-), distributor kepada kelompok tani (Rp. 52.500.-) “Mark Up” harga pupuk fasilitas “Subsidi” siapa yang bertanggungjawab, dimana letak “monitoring” dan “controlling” perusahaan BUMN pengelola label “Pupuk Bersubsidi Pemerintah”.

Yang jelas “Subsidi” berasal dari uang rakyat untuk petani dan memajukan pertanian Indonesia untuk tumbuh dan berkembang serta kompetitif di era persaingan global dan “Subsidi” bukan untuk “pribadi” atau “kelompok” tertentu yang diberi kesempatan mengelola label”Subsidi Pemerintah”.

Masihkah fasilitas “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” diperlukan untuk memajukan petani dan pertanian Indonesia atau malah Petani/Pertanian akan lebih maju dan kompetitif tanpa fasilitas “Subsidi Pemerintah”?????

NB: Mohon diteruskan kepada institusi yang berwenang untuk menindaklanjuti, karena menyangkut penyimpangan anggaran negara.

Kami persilahkan untuk menambahkan/menyempurnakan redaksi kata-kata sesuai keperluan pemberitaan.

Untuk konfirmasi lebih jelas dan lengkap hubungi

Nama:ZULKIFLI

Alamat :Sorik Desa Tarung Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman

Tempat Tgl Lahir :Sorik/23-10-1976

Pendidikan Terakhir : IPB

Location of Pasaman Regency in West Sumatra Pr...

Location of Pasaman Regency in West Sumatra Province, Indonesia (Photo credit: Wikipedia)

Terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan.

{ Tulisan ini merupakan salinan dari E mail yang dikirimkan kepada HNW melalui muhamad s. di Indramayu pada tanggal 19 Februari 2006, sesuai dengan aslinya}. dan saya meyakini konsep subsidi di negeri ini hanya menjadi beban tanpa manfaat bagi sasaran subsidi itu sendiri termasuk subsidi BBM dan lainnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s